Ekonomi Perlu Intervensi Pemerintah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam G20 perekonomian terbesar dunia. Prestasi tersebut tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi negara kita tercinta. Bahkan ternyata Indonesia sudah bukan masuk urutan terakhir dalam G20, tetapi sudah berada pada peringkat 10 perekonomian terbesar dunia (World Economic Forum, 2011). Hal ini menjadi sangat menarik bagi masyarakat internasional karena negara berkembang seperti Indonesia bisa menjadi pesaing hebat diantara negara-negara yang memiliki perekonomian raksasa seperti Jepang, China dan Amerika Serikat.

 http://www.harianterbit.com/read/2014/04/23/1138/30/21/Presiden-Baru-Harus-Peduli-UKM

Jika kita memandang perekonomian Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju, tentunya secara logika masyarakat negara kita bisa di katakan sejahtera. Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri jika masih ada yang hidup ‘melarat’ di negeri ini meskipun statusnya sebagai negara G20. Hasil survei terakhir (Maret 2013) yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan masih ada 28,07 juta orang atau 11,37 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebenarnya, dalam delapan tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia secara perlahan menurun. Akan tetapi hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk tetap menciptakan suatu welfare state dengan menyejahterakan rakyatnya. Masalah utama masih seputar rendahnya tingkat pendidikan yang  menyebabkan sumber daya manusia kurang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga tidak tertampung oleh lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Namun sebenarnya kita tidak boleh berkecil hati dengan masalah ini. Kita bisa memanfaatkan penduduk kita yang sudah terlanjur pendidikannya rendah dengan memberdayakan pada industri-industri mikro kecil dan menengah. Kita harus bisa memanfaatkan peluang tenaga kerja Indonesia yang yang cukup banyak dalam sektor ini.

Pemerintah dalam menghadapi tantangan perdagangan global maupun regional seharusnya lebih mengutamakan produksi barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi. Mungkin saat ini sudah terlambat jika kita masih menggembor-gemborkan masalah pendidikan, buta huruf dan sebagainya. Kini saatnya  pemerintah berorientasi pada produksi barang dan jasa pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah dalam menghadapi  SDM yang kurang baik di Indonesia akan lebih baik jika sedikit memberikan kontrol dan intervensi pada proses produksi di masyarakat. Jangan kita hanya menggalakkan kredit lancar untuk usaha tanpa mengawasi atau memberi arah bagi si peminjam modal. Hal itu dikarenakan belum tentu pemilik usaha bisa mengembangkan usaha dengan orientasi pasar. Pemilik usaha kadang-kadang masih berorientasi pada bagaimana caranya agar mereka dapat hidup melalui usaha tersebut tanpa memikirkan pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produksi. Akhirnya, produk kita tergusur oleh produk asing dan berujung pada gulung tikar.

Dalam rangka mengontrol hal-hal tersebut, pemerintah bisa mendirikan usaha-usaha berbasis UMKM dengan menunjuk agen-agen ahli sebagai pengembangnya. Agen tunjukkan pemerintah ini nantinya berorientasi pada bagaimana cara menyerap tenaga kerja sekaligus memenuhi permintaan pasar. Setidaknya untuk memenuhi permintaaan pasar ASEAN dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.