APEC Summit 2014 : Presiden Jokowi Harus Berhati-hati

Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) untuk pertemuan pemimpin negara Asia-Pasifik yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 November 2014 di Beijing, Tiongkok menjadi agenda penting bagi Indonesia. KTT ini sekaligus menjadi lawatan pertama Presiden Joko Widodo dalam menghadiri acara internasional. KTT ini merupakan kerjasama ekonomi antar negara-negara di lingkaran asia-pasifik yang menghadirkan kurang lebih 1200 CEO dari negara-negara Asia-Pasifik.

               

source: http://www.dw.com/id/penampilan-jokowi-di-beijing-jadi-perhatian/a-18056300

Dalam lawatannnya tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Michael Tene sebagaimana dilansir oleh www.bbc.co.uk (9/10/2014) mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi mengedepankan 3 agenda utama yaitu  terbentuknya suatu masterplan konektivitas  antara negara-negara APEC, mempromosikan isu maritim yang digadang sebagai program utama Indonesia dan tentang pengembangan produk yang utamanya menyangkut hajat orang banyak.

               
Agenda pertama menjadi penting sebab komunikasi yang baik antar negara-negara Asia-Pasifik dapat memacu kerjasama, terutama kerjasama dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah negara adidaya antara lain Amerika Serikat, Jepang dan China. Agenda kedua mengacu pada program utama Presiden Jokowi yaitu menjadikan Indonesia negara dengan poros maritim. Agenda ini diperkenalkan dalam presentasinya yang dipaparkan selama kurang lebih 15 menit. Jokowi juga memaparkan program tol lautnya yang akan menghubungkan daerah barat dan timur Indonesia. Beliau juga menceritakan bahwa harga semen yang ada di Papua bisa menjadi 25 kali lebih mahal daripada harga semen yang ada di Pulau Jawa. Agenda ketiga yaitu menyangkut produk yang terutama menyangkut kepentingan Indonesia.

               
Selain tiga agenda besar tadi sebenarnya Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai keadaan Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan mengenai pendapatan negara dan yang digunakan untuk subsidi, kebutuhan akan transportasi massal, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Agaknya Presiden Jokowi mengungkapkan sebagian besar masalah yang merepresentasikan masalah yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya tidak masalah sepanjang tidak ada rahasia negara yang diungkapkan, namun kita seakan-akan menjadi curhat mengenai masalah Negara Indonesia kepada asing. Presiden Jokowi dalam presentasinya juga seakan-akan menawarkan Indonesia secara besar-besaran. Beliau mengajak para pengusaha asing untuk berinvestasi di Indonesia mengenai proyek-proyek tadi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

               
Memang kita akui bahwa investasi dalam negeri saja tidak cukup untuk melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur, namun kita harus ingat bahwa masyarakat Indonesia tidak semuanya bersandar pada ekonomi kapitalis yang mendasarkan ekonominya pada kepemilikan modal. Belum lagi keadaan masyarakat yang cukup sensitif dengan apa yang disebut ‘kepemilikan asing’. Dengan masuknya investasi besar-besaran dari asing akan menyebabkan kepemilikan suatu usaha didominasi oleh asing, sehingga lama-lama investor dalam negeri tergeser.

               
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ‘Indonesia menjadi rebutan’. Hal ini diungkapkannya kepada wartawan ketika menceritakan mengenai posisi jamuan makan malam yang menempatkan dirinya ditengah pemimpin berpengaruh dunia. Posisi duduk Jokowi berada di sebelah kanan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sedang di sebelah kanan Presiden Jokowi duduk Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, kemudian duduk pula Presiden Rusia, Vladimir Putin di sebelah kiri Presiden Xi. Hal ini, tutur Presiden Jokowi sebagai simbol bahwa Indonesia berada ditengah dan sedang diperebutkan oleh mereka.

Tentunya hal ini menjadi baik di satu pihak bahwa Presiden kita, Joko Widodo dapat dikenal dengan baik oleh para pemimpin besar dunia. Akan tetapi Presiden Jokowi harus bisa memfilter apakah kerja sama yang ditawarkan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia atau tidak. Jangan kita bisa dikenal oleh negara asing karena kita hanya merupakan negara yang strategis untuk menjadi pasar. Kita tidak bisa menampik bahwa pasti terdapat kepentingan dibalik kerja sama internasional, namun kita harus bisa mempertimbangkan mudharat dan manfaat yang didapat dari kerja sama tersebut. Presiden Jokowi harus berhati-hati jangan sampai puja-puji yang didapatkan dari komunitas internasional malah melupakan agenda kepentingan nasional yang diemban dalam pertemuan tersebut.